LENSAINDONESIA.COM: Amandemen UUD 1945 mendapat kritisi dari sejumlah pakar. Bahkan, ahli hukum Prof Dr Kaelan MS menilai bahwa UUD 1945 bukan diamandemen, melainkan mengganti UU Reformasi 2002.

Prof Kaelan mengatakan itu dalam FGD ‘Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat’, di Kantor DPD RI Provinsi DIY. Kegiatan itu dihadiri langsung Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Menurut Prof Kaelan, dalam kajian hukum konstitusi dikenal dua prosedur perubahan UUD. Pertama, perubahan yang telah diatur dalam suatu UUD itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah “verfassung anderung”.

“Kedua, perubahan melalui prosedur di luar ketentuan yang sudah diatur dalam UUD tersebut atau yang dikenal dengan istilah “verfassung wandelung”, melalui.

Sementara itu, berkaitan dengan teknik perubahan konstitusi, dikenal dua teknik yang digunakan dalam mengubah konstitusi. Yakni, perubahan atau penggantian secara menyeluruh (memperbarui). Kemudian, perubahan dengan melakukan penambahan atau yang dikenal dengan istilah amandemen.

“Amandemen dalam suatu konstitusi, lazimnya dilakukan perubahan atau penambahan satu pasal atau beberapa pasal, kemudian dicantumkan pada UUD asli, kemudian bersama-sama diundangkan, hal ini diistilahkan dengan sistem Adendum,” terang dia.

Sementara itu, dalam proses amandemen UUD 2002 pasal-pasal yang diubah atau diganti hampir 90%, terutama menyangkut substansi pasal-pasalnya.
“Jadi dalam proses penyusunan UUD 2002, Amandemen mengganti UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002,” tegasnya.

Dia menjelaskan, jika dalam proses amandemen UUD 2002 jumlah pasal yang diamandemen mencapai 90% lebih, maka dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia hal itu ditetapkan amandemen suatu penggantian konstitusi (pembaruan). 

“Dalam hukum konstitusi, pengertian amandemen adalah pengubahan satu pasal atau beberapa pasal konstitusi, yang kemudian dicantumkan dalam UUD asli dengan sistem adendum. Dalam proses amandemen UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia proses amandemen UUD 1945 perubahan jumlah pasal yang diamandemen hampir mencapai 90% lebih,” jelas dia.

Baca Juga:  Jual miras berlabel Muhammad, Fahira Idris minta ada sanksi tegas untuk Holywings

menjelaskan dari hal itu, kata dia, UUD 2002 hasil amandemen tidak koheren atau tidak pada dasar filsafat negara Pancasila.

“Hal ini telah dilakukan melalui suatu penelitian hukum normatif pada isi pasal-pasal UUD 2002 hasil Amandemen itu tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila,” papar dia lagi.

Dia menyebut, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen justru merupakan derivasi dari sistem liberalisme. Hal itu juga dapat dibuktikan pada proses sejarah perumusannya.

“Memang tatkala UUD 2002 merumuskan suatu kesepakatan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Namun berdasarkan hasil analisis hukum, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen tidak konsisten dan tidak konsisten dengan Pancasila Filsafat Negara,” ujarnya.

Dikatakan Kaelan, berdasarkan fakta dalam sejarah amandemen UUD 1945, terdapat pengaruh dari asing.

“Beberapa LSM asing maupun ikut aktif dalam proses amandemen UUD 1945 tersebut. LSM-LSM itu bahkan hadir dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, mengikuti setiap materi perubahan yang dibahas sehingga dapat mengetahui data atau informasi semacam apa yang dibutuhkan para anggota PAH I,” pungkasnya. @rif