LENSAINDONESIA.COM: Puluhan aktivis, warga dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB) menggelar aksi di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Rabu (28/02/2024). Mereka mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus pemotongan dana insentif ASN sebesar 10-30% di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo untuk Kepala BPPD dan bupati.
Terkait kasus pemotongan dana intensif ASN tersebut, KPK telah menetapkan SW selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPD dan AS Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka.
“Kita ketahui bersama-sama KPK telah menetapkan dua tersangka, Siska Wati dengan singkatan SW ,tidak lama setelah itu Ari Suryono (kepala BPPD) Sidoarjo. Sampai hari ini KPK belum menutup kasus pemotongan insentif,
dan menaikan statusnya seperti yang tempo tulis bahwasanya penyidik KPK sudah menaikan status Gus Muhdlor (Bupati Sidoarjo) yang tadinya sebagai saksi menjadi tersangka karena barang bukti masih belum kuat,” kata Husen, orator GMSB.
Husen menegaskan, sebagai bagian dari masyakat Sidoarjo, pihaknya mendukung KPK mengembangkan kasus tersebut hingga menyentuh pihak-pihak yang menerima aliran dananya.
“Terlihat dalam aksi kami (teatrikal) yang dua sudah pakai rompi tahanan, yang ketiga masih memakai pelampung artinya masih terapung-apung,” ucap Husen menjelaskan aksi teatrikal yang digelar massa GMSB.
Sementara, Ketua Umum JCW (Java Corruption Watch ) Sigit Imam Basuki juga mendorong KPK segera menetapkan penerima aliran dana dari potongan intensif ASN sebagai tersangka.
“Pada hari ini kami mendukung KPK untuk segera menetapkan orang -orang yang telah menikmati hasil dari pemotongan insentif tersebut menjadi tersangka.
“Kami akan melaporkan ke Kompolnas dan komisi III DPR RI. Siapapun yang terlibat harus diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.Kami berharap masyarakat Sidoarjo untuk mendukung KPK agar menetapkan tersangka- tersangka lain,” tegasnya.
Ketua LSM Sidoarjo Watch, Prayitno SH MH juga mengatakan, aksi bersama ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan Sidoarjo.
“Kami berkumpul di sini karena cinta Sidoarjo.Siapapun baik pendatang atau tokoh asli Sidoarjo atau anaknya siapa, kami tidak peduli harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya.
“Jangan ada dalam tindak pidana ini memakai teori kapal dan sekoci, ada yang diselamatkan dan ada yang sengaja ditenggelamkan.Kami yakin KPK sudah mengantongi cukup bukti sebelum melakukan OTT di Sidoarjo,” tegasnya
“Kami juga berharap KPK tidak melakukan tebang pilih dan takut diintervensi Penguasa. Karena hukum dan keadilan tidak memandang siapa pelakunya,” pungkas Prayit.
Puluhan peserta aksi aktivis, elemen masyarakat, Java Corruption Watch (JCW) dan Institute Research Ada pula mantan aktivis, aktivis LSM LIRA bersama beberapa anggota,LSM Sidoarjo Watch dan MAKI dan masih banyak peserta aksi lainnya, masing-masing membentangkan spanduk dan poster seruan antikorupsi dan dukung KPK.@tama
Related posts
Cegah stunting, bankjatim serahkan 120.000 butir telur untuk Pemkab Lumajang
LENSAINDONESIA.COM: bankjatim serahkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa pengadaan 120.000 butir telur untuk mencegah dan mendukung percepatan penurunan stunting…
Strategi integerasi berikut akan membuat PGN capai utilisasi hingga 48 persen
LENSAINDONESIA.COM: Memiliki jaringan infrastruktur gas bumi dan kemampuan untuk pemanfaatan gas beyond pipeline, PGN memastikan seluruh titik-titik wilayah demand akan…
Banyuwangi dikunjungi 17 delegasi internasional dari 12 negara
LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 17 delegasi internasional dari 12 negara dan organisasi internasional melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur. Delegasi dari…
DPRD sebut realita pengentasan kemiskinan di Surabaya tak seindah data
LENSAINDONESIA.COM: Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan berbagai program yang dilaksanakan hampir setahun belakangan ini, mendapat…
DPRD Surabaya godok dasar hukum baru untuk PDAM jadi Perumda
LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kota Surabaya bakal ‘menggodok’ rencana perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)…