Anies antitesis Jokowi, “gaspol” dongkrak poros perubahan (buku setebal bantal; “Tiga Capres RI 2024”)- 2 

RED.LENSAINDONESIA: Sinopsis buku tiga jilid ‘Tiga Capres RI’ setebal bantal, kali ini, menguraikan seputar pembabakan Capres Anies Baswedan mengusung gagasan politik perlawanan terhadap Presiden Jokowi. Benarkah ‘ngeri-ngeri sedap’ –pinjam istilah politikus mendiang Sutan Batugana dari Demokrat– ? Atau, sekadar trik politik bombastis ala strategi Surya Paloh sang boss Nasdem –partai pengusung Anies– demi meraup multi goal? Berikut ini uraian sinopsis 2, M Bahari, mantan wartawan Jawa Pos, penulis buku setebal bantal; 1500 halaman .

==

KALI pertama orang yang mempopulerkan Anies Rasyid Baswedan sebagai antites Presiden Jokowi adalah Politikus NasDem Zulfan Lindan. NasDem sendiri melakukan deklarasi Anies sebagai capres 3 Oktober 2022.
Hipotesa antitaesis itu kata Zulfan, itu bukan tanpa sebab.

NasDem, kata Zulfan, sudah melakukan kajian mendalam dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies sebagai bakal capres. NasDem menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga cocok diusung sebagai bakal capres.

“Saya mau masuk alasan kenapa dipercepat (pengumuman Anies sebagai bakal capres), ini kan harus jelas dulu latar belakang. Jadi begini, ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika, ini dengan pendekatan pendekatan filsafatnya Hegel,” kata Zulfan, Selasa (11/10/2022).

Teori itu dialektika dari Georg Wilhelm Friedrich (GWF) Hegel (1770-1831). Menurut Zulfan, Anies adalah antitesis dari Jokowi sehingga Anies cocok diusung partainya menjadi bakal capres.

“Sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika, ini dengan pendekatan-pendekatan filsafatnya Hegel,” kata Zulfan dalam program Adu Perspektif bertema ‘Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi’, pada Selasa itu.

Dia memandang Anies sebagai antitesis Jokowi, karena Anies dinilainya punya kemampuan berpikir dan rumusan kebijakan berbeda dari Jokowi.

Zulfan menuturkan, Anies memiliki kemampuan berpikir berkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan (policy).

“Apa artinya, dia berpikir secara konseptualisasai kemudian itu dirumuskan dalam policy-policy. Nah kita mengharapkan dari dua orang ini, dari Jokowi, dari Anies sintesanya lebih dahsyat lagi nanti 2029,’’ katanya.

Dia menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. ‘’Ganjar dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. (Puan) Mirip-mirip,” ujarnya.

Apa sebenarnya yang dimaksud Antitesis? Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Antitesis adalah:
1) pertentangan yang benar-benar;
2) pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar

Tak ayal hipotesa Zulfan Lindan bahwa Anies adalah antitesis Presiden Jokowi saat itu dipandang ‘ngeri ngeri’ sedap koleganya di NasDem karena bisa merusak hubungan big bos mereka Surya Paloh dengan Jokowi. Apalagi NasDem masih berada koalisi pemerintahan atau pendukung Jokowi.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, pernyataan Zulfan tersebut bisa merusak strategi politik NasDem.

Umam menilai saat ini NasDem sedang memainkan strategi “mendayung di antara dua karang”: ingin tetap bersama Jokowi; namun juga ingin menggalang kekuatan perubahan. Oleh karena itu, Zulfan Lindan diberhentikan dari kepengurusan Partai Nasdem usai membuat pernyataan Anies Baswedan antithesis Joko Widodo.

Pernyataan Zulfan, dinilai pengamat bisa merusak strategi politik NasDem. Makanya, pengurus NasDem dan parpol koalisinya mencoba ‘meng-koreksi’ hipotesa Zulfan Lindan yang menyatakan Anies Baswedan antitesis Jokowi.

Politikus Partai NasDem, Bestari Barus misalnya, menyanggah kesimpulan mantan rekan separtainya, Zulfan Lindan. Bila Zulfan dulu menyatakan Anies Baswedan antitesis Jokowi, maka Bestari Barus kebaliknya:

‘’Itu kesimpulan yang sesat!,’’ kata Bestari dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik bertema ‘Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?’, Kamis (20/7/2023).

“Seribu orang boleh mengatakan Anies antitesis Pak Jokowi, tetapi Anies sendiri dan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu. Apakah kita lebih tahu apa yang ada di pikiran Pak Jokowi dan apa yang ada di pikiran Anies?” ujar Bestari Barus meski di sampingnya ada Zulfan Lindan.

Parpol koalisi pendukung Anies mengatakan, mereka mengusung jargon perubahan tapi, bukan berarti adalah antitesis dari pemerintahan Jokowi saat ini. Perubahan diusahakan adalah perubahan menjadi lebih baik. Menurut Bestari, itu bukan antitesis.

“Mengatakan perubahan untuk menjadi lebih baik pun itu bisa haram, bisa jadi antitesis. Nah, itu sesat pikir,” ujar Bestari.

Senada diungkapkan pengurus PKS salah satu parpol koalisi pendukung Anies. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil berpandangan, bakal capres Anies Baswedan semestinya tidak dianggap antitesis dari Presiden Joko Widodo meski membawa narasi perubahan.

“Mengatakan Pak Anies antitesis, saya kira bukan antitesis,” kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Muzzammil berpandangan, narasi perubahan dan berkelanjutan dibawa kandidat dalam pemilihan umum hal wajar, baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

Sebaliknya, hipotesa Zulfan Lindan bahwa Anies adalah antitesis Presiden Jokowi mendapat reaksi keras PDI Perjuangan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan politikus NasDem Zulfan Lindan soal Gubernur DKI Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi persoalan etika serius.

Menurut Hasto, pernyataan Zulfan representasi sikap partai NasDem. Dengan mencalonkan Anies, kata Hasto, NasDem juga menjadi antitesis.

“Antitesa artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut,” kata Hasto.

“Dengan demikian, dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis,” sambungnya.

Hasto lalu mengaitkan sikap NasDem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap NasDem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi.

Terpisah, Zulfan Lindan menyebut Hasto nggak paham secara utuh pernyataannya.

“Mas Hasto tidak memahami secara utuh apa yang saya maksud dengan tesa, antitesa, dan sintesa. Dalam teori dasar Dialektika Hegel memang terjadi perubahan yang mendasar dari bentuk feodalisme mengalami perubahan dalam bentuk sistem kapitalisme,” kata Zulfan kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).

“Namun kini semua pendekatan itu banyak mengalami perubahan yang dikenal sebagai teori konvergensi, di mana antara kapitalisme dan sosialisme saling melengkapi,” sambungnya.

Zulfan memberi contoh negara China dan Rusia. Zulfan menuturkan China dan Rusia dikenal negara sosialis dapat melakukan pendekatan liberalis dan kapitalis.

“Sebagai contoh misalnya China dan Rusia yang dikenal sebagai negara sosialis dalam membangun perekonomiannya juga melakukan pendekatan liberal kapitalisme,” jelas Zulfan.

Zulfan menjelaskan antitesis yang dimaksudnya adalah pola berpikir dan bekerja. Menurutnya, ada perbedaan pola berpikir dan bekerja antara Jokowi dan Anies.

“Dalam kaitan Anies Baswedan sebagai antitesis Pak Jokowi, jangan dipahami saling bertabrakan. Sebagaimana saya jelaskan dalam dialog Total Politik bahwa Jokowi punya pendekatan berpikir dan kerja,” ujar Zulfan.

Zulfan menyebut pola kerja Jokowi bertipe implementatif, sementara Anies melakukan pendekatan konseptual dalam melakukan program kerja.

“Pak Jokowi lebih melakukan pendekatan implementatif. Sementara itu, Anies lebih melakukan pendekatan konseptualisasi, yang mungkin saja implementasinya tidak sesegera Pak Jokowi,” imbuhnya.

Penyangkalan NasDem terkait jargon ‘perubahan’ dan capres Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Jokowi bisa membuat calon pemilih NasDem dan Anies bingung.

“Ketika Abang (Bestari Barus) semakin men-deny (menyangkal), menolak (Baca: bahwa Anies) seakan-akan bukan ‘perubahan’, bukan antitesis dari Pak Jokowi, orang juga bingung.

‘’Ganti saja tagline ‘perubahan’ dengan ‘kita tegak lurus pada Jokowi’, nggak ada perubahan lagi,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik bertema ‘Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?’, Kamis (20/7/2023).

Adi menilai identitas NasDem dan Anies sebagai antitesis Jokowi sebenarnya bisa menjadi identitas yang mampu mendongkrak daya jual politik NasDem dan Anies pada Pemilu 2024.

Soalnya, identitas itu tidak dipunyai rival NasDem dan Anies. Misalnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama menyatakan tidak bertentangan dengan Jokowi.

“Jangan pernah alergi misalnya, NasDem, Anies, dan poros perubahan itu disebut dengan antitesis. Itu bukan sesuatu negatif,” ingat Adi.

Istilah ‘antitesis’ dari filsafat dialektika GWF Hegel dicuplik oleh Zulfan Lindan, dulu politikus NasDem, untuk menjelaskan posisi politik Anies di hadapan Jokowi.

Menurut Adi, seharusnya NasDem bersikap lebih afirmatif terhadap identitas ‘antitesis Jokowi’ karena itu bukan hal negatif. Toh kenyataannya, Anies sejak jadi Gubernur Jakarta sering berseberangan dengan kebijakan Jokowi serta kebijakan Jokowi dan Ahok ketika pasangan itu memimpin Jakarta. Misalnya, Anies mengganti istilah normalisasi sungai dengan naturalisasi sungai.

“Jadi jangan ada kesan bahwa ketika ada istilah antitesis, istilah perubahan, itu sifatnya menjadi prejoratif dan negatif. Tidak. Ini menegaskan ada sesuatu yang berbeda dibanding Jokowi,” kata Adi.

“Kalau NasDem tidak mau berbeda dengan Jokowi, jangan majuin (capresin) Anies,” ingat Adi.

Buntut pernyataan Zulfan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Jokowi yang menimbulkan polemik membuat partainmya NasDem menonaktifkan Zulfan sebagai pengurus NasDem. Zulfan lalu undur diri dari Nasdem.

ANIES: IKN BUKAN HAL PENTING, PERBAIKI SEKOLAH RUSAK

Penilaian mantan Politikus NasDem Zulfan Lindan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Jokowi ada benarnya. Banyak hal Anies beda padangan, pendapat dengan Presiden Jokowi. Diantaranya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), subsidi mobil listrik, pembangunan jalan tol dan lainnya.
Soal IKN

‘Penolakan’ Anies terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kian ke belakang kian tegas. Puncaknya terjawab saat debat capres-cawapres di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Saat sesi tanya jawab antar seasama Capres, Capres No 3 Ganjar Pranowo, menanyakan sikap Anies Baswedan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ganjar meminta Anies merinci pendapatnya mengenai polusi dan kemacetan di DKI Jakarta yang menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota.

“Mas Anies dengan berbagai kondisi di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN?” tanya Ganjar saat debat capres-cawapres di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Lantas, Anies mengklaim dirinya berupaya membereskan masalah di Jakarta. Ia mengatakan, Jakarta memiliki beragam masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas hingga masalah kepadatan penduduk. Ia menyinggung bagaimana pemindahan masalah lalu lintas dengan pemindahan ASN ke Nusantara.

“Kalau kami melihat begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini,” kata Anies.

Anies juga menyinggung penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan pembangunan transportasi umum berbasis elektrik hingga membangun taman. Hal itu dilakukan membuat Jakarta nyaman. Ia menyindir aksi Belanda yang malah meninggalkan kawasan Kota Tua.

“Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun, mereka pindah ke selatan. bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan,” kata Anies.

Sementara, dalam kasus IKN, Anies mengatakan, pembangunan Nusantara bukan hal penting. Ia menilai, masih banyak daerah perlu pembangunan seperti perbaikan sekolah rusak dan pembangunan jalan tol.

“Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.

IKN PRODUK CACAT HUKUM

Mendengar jawaban Anies, Ganjar menyimpulkan Anies menolak IKN. “Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? menolak IKN dilanjutkan?” tanya Anies.

Anies lantas membalas dengan mengatakan, bahwa Nusantara sebagai produk negara yang tidak melibatkan partisipasi publik dan menyinggung oposisi.

“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik,” kata Anies.

Anies menyinggung negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Ia menilai, publik perlu terlibat dalam membahas aturan, tetapi kondisi Indonesia saat ini sudah seperti negara yang dipimpin kekuasaan.

“Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan, tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasan di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro-kontra,” kata Anies.

Anies menilai publik butuh pembangunan yang bersifat penting. Ia menganalogikan situasi saat ini belum memenuhi masalah penting seperti masalah pupuk sementara pemerintah lebih membangun Nusantara.

“Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita,” kata Anies

Sebelumnya, kritik Anies soal IKN disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11/2023). Anies ditanyakan para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.

Calon presiden (Capres) nomor urut 1 itu lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

“Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” jawab Anies.

Anies menyebutkan, jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, yang harus dilakukan ialah membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

“Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” ucapnya.

Anies menilai langkah membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

“Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem,’’ terang Anies.

SELURUH  KALIMANTAN HARUS IKUT MERASAKAN

Penolakan IKN juga didengungkan Anies saat berkunjung ke Kalimantan. Dia mengatakan, lebih memprioritaskan kebutuhan ketimbang keinginan. Sebab, keuntungan dari pembangunan IKN tidak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan.

“IKN satu lokasi di Kalimantan, pertanyaannya masyarakat di Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa?” ujar Anies di acara Desak Anies, Pontianak, pada Selasa, 26 Desember 2023.

Sementara menurut dia, kebutuhan berkaitan peningkatan kualitas manusia harus lebih dulu diutamankan, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Dalam hal pendidikan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membeberkan data ribuan sekolah di Kalimantan yang rusak.

“Saya sampai cek datanya di seluruh lima Provinsi Kalimantan ini, ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas, 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB,” bebernya.

“Kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat jumlahnya 28.000, sekarang apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia,” sambungnya.

Beralih ke pembangunan infrastruktur, Anies pun mengatakan banyaknya ruas jalan yang rusak parah dan harus segera diperbaiki.

“Kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik, dan datanya nih Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya, yang jalan rusak jumlahnya 3.700 Km,” ujarnya.

“Haruskah itu biarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan itu pun mengingatkan soal pentingnya pembangunan secara menyeluruh.

Dengan begitu, seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan akan turut merasakan dampak dari pembangunan tersebut.

“Jadi kalau kita berbicara tentang pembangunan, pikirkan pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu, tidak! Yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu,” ungkapnya.

“Mereka yang tidak bekerja di tempat itu tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita, tapi akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita?” lanjutnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan untuk menyelesaikan kebutuhan dasar terlebih dahulu agar rakyat sejahtera.

“Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera,” pungkasnya.

MENANG PEMILU, PKS TOLAK IKN

Pernyaatan penolakan IKN lebih tegas disampaikan PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.

“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta,” kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11/2023).

Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan.

Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.

“Ini walaupun secara warning agak panjang tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke nusantara tetap di Jakarta,” jelas Shohibul.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.

“Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar dia.

JOKOWI: IKN JUSTRU HILANGKAN KETIMPANGAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menimbulkan ketimpangan baru.

Menurut Jokowi, IKN justru menghilangkan ketimpangan akibat Jawasentris. “Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawasentris,”ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023), dikutip dari detikNews.

Menurut Jokowi, kehadiran IKN diharapkan bisa menciptakan pemerataan ekonomi yang Indonesiasentris. Sebab, selama ini gerakan ekonomi mayoritas dikuasai Pulau Jawa.

“Kami ingin Indonesiasentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesiasentris,” ungkap Jokowi.

“Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan,” imbuhnya.

BAKAL calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan saat pidato acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

“Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari
seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar,” ucap Anies.

Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya. Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

“Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat,” Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” ucap Anies. “Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang,” sambung dia.

Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.
Namun, kata Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.

“Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian,” pungkas dia.

Benarkah pembangunan jalan nasional non-tol era SBY lebih panjang dibandingkan Jokowi?
Untuk itu, Kompas.com mencoba menyajikan datanya dengan merujuk beberapa sumber. Terutama dokumen Kementerian PUPR yang diunduh dari situs Open Data Kementerian PUPR, dan laman Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai landasan, era Pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Sementara era Jokowi mulai 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang.

NON TOL – TOL  ANTARA SBY DAN JOKOWI

Merujuk Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum Tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada tahun 2004 ialah 34.629 km. Kemudian hingga Desember 2014, total panjang jalan menjadi 38.570 km.

Sebagaimana dikutip dari Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2015. Data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, bahwa selama kurun waktu 2004-2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 km menjadi 38.000 km.

“Dulu panjang jalan nasional 34.000 km, saat ini 38.000 km, tambahan itu dari pembangunan jalan baru, ada juga dari jalan yang biasa berubah menjadi jalan nasional,” ujarnya saat berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU (24/03/2014) silam, dikutip dari Laman Kementerian PUPR.

Sampai akhir tahun 2021, total panjang jalan nasional non-tol bertambah 46.965 km. Hal itu tertera dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022.

Berdasarkan data darI ketiga tahun di atas, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era Pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km, dari 34.629 km menjadi 38.570 km.

Sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km.

Kendati demikian, data dari BPS menunjukkan versi lain, dan nampaknya dijadikan rujukan Anies. Di mana, panjang jalan nasional tahun 2004 ada 34.628 km, tahun 2014 sepanjang 46.432 km, dan tahun 2021 sepanjang 47.017 km.

Dari data itu, dapat disimpulkan panjang jalan nasional selama era kepemimpinan SBY bertambah 11.804 km. Dari 34.628 km menjadi 46.432 km.

Sementara, panjang jalan nasional era kepemimpinan Jokowi bertambah 585 km. Dari 46.432 km menjadi 47.017 km.

Namun, yang patut diperhatikan, panjang jalan nasional era Pemerintahan Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023, dan 2024. Baik itu data dari Kementerian PUPR maupun BPS.

Apalagi, Pemerintahan Jokowi juga belum usai, dan tengah menggenjot pengerjaan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia.

PROYEK SBY DAN JOKOWI

Mengenai era Pemerintahan SBY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pernah mengatakan, pada awal Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, yakni tahun 2004, panjang jalan tol 611 KM. Sementara, jelang masa berakhir KIB II, yaitu tahun 2014, panjang jalan tol mencapai 918 KM.

“Kita nambah sekitar 300 KM jalan tol dalam 10 tahun,” kata Djoko, di Jakarta, Senin (24/03/2014), dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Kemudian merujuk informasi yang dikutip dari laman Kementerian PUPR pada Jumat (25/04/2014), dia menyebutkan lagi selama KIB I dan KIB II pembangunan jalan tol di Indonesia telah mencapai 927 km.
Apabila menggunakan data yang terakhir, pembangunan jalan tol era Pemerintahan SBY sekitar 316 km. Dari 611 km menjadi 927 km.

Di sisi lain, era Pemerintahan Jokowi mengalami penambahan jalan tol yang sangat signifikan. Merujuk informasi dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), per Maret tahun 2023, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia ialah 2.624 km.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan panjang jalan tol pada era Pemerintahan Jokowi telah bertambah sekitar 1.697 km. Dari sebelumnya 927 km menjadi 2.624 km. Jumlah itu juga masih akan bertambah, mengingat Jokowi menargetkan bakal ada ratusan kilometer ruas jalan tol yang selesai dibangun hingga tahun 2024 me-

Sementara itu,  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons kritikan calon presiden Anies Baswedan terhadap pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo yang kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Basuki, kritikan itu disebabkan adanya kesalahan pembacaan data oleh Anies dari sumber rujukan yang ia gunakan, yakni salah satu data di media massa. Untuk datanya sendiri menurut Basuki tidak ada kesalahan, meski perlu ada yang diperbaiki.

“Tapi enggak usah berpolemik lah itu. Nanti datanya akan diperbaiki,” ujar Basuki saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Kendati begitu, ia kembali menegaskan, kemungkinan besar Anies salah membaca data terkait jalan itu. Sebab, ia mengaku data yang disajikan salah satu media massa itu memang tidak ada kesalahan dan datanya bagus.

“Kelihatannya iya (salah baca). Kalau datanya bagus, datanya betul,” ucap Basuki. **

SUBSIDI DINIKMATI ORANG MAMPU

Bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan mengkritik subsidi untuk kendaraan mobil listrik dari pemerintah. Kritik disampaikan saat membicarakan persoalan climate crisis dalam sebuah video yang diputar di acara Indonesia Net-Zero Summit 2023. Acara ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) namun Anies tak bisa hadir karena sedang menjalankan ibadah haji.

Anies mempertanyakan kenapa subsidi justru diberikan kepada mereka yang berkecukupan secara ekonomi.

“Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik karena itu mereka mampu membeli mobil listrik,” kata Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat FPCI, Minggu (25/6/2023).

Bacapres diusung Partai Nasdem ini mengingatkan, masyarakat Indonesia juga tengah terdampak krisis iklim. Hal ini ditunjukkan dengan udara semakin panas hingga ratusan rumah di pesisir pantai tenggelam.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah memiliki target yang tinggi mengatasi krisis iklim. Namun, ia menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah justru tidak konsisten dengan komitmen penyelesaian lingkungan tersebut.

Dalam kasus subsidi mobil listrik, Anies mempersoalkan alokasi anggaran negara menanggulangi krisis iklim yang seharusnya dilihat secara komprehensif.

Padahal, kata dia, pengendalian polusi udara bisa dilakukan dengan memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua,” ujar Anies.

“Itu contoh bagaimana kita harus membuat konsistensi kebijakan,” tuturnya.

Sebelumnya Anies juga pernah mengkritik kebijakan subsidi kepemilikan kendaraan listrik. Menurutnya, tindakan itu kurang tepat untuk menghadapi krisis lingkungan.

Ia menyebut, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

“Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi,” kata Anies, Minggu (7/5/2023).

SUBSIDI UNTUNGKAN PENGUSAHA KAYA

Kritik subsidi mobil listrik juga datang dari pengusaha yang juga Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Kata Gobel, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait subsidi yang dinilai terlalu jor-joran ke pembelian mobil listrik. Ia bilang, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan subsidi ke masyarakat yang mendesak dibantu seperti kalangan petani maupun nelayan ketimbang subsidi mobil listrik.

Subsidi yang diarahkan ke pembelian mobil listrik diperkirakan akan lebih banyak dinikmati orang-orang kalangan menengah ke atas, mengingat selama ini konsumen mobil listrik didominasi kalangan ekonomi mampu.

“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara,” kata Gobel dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (17/5/2023).

“Mana lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” ujar dia lagi.

Gobel yang juga konglomerat di bisnis elektronik ini menuturkan, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik. Ia mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.

Gobel mengatakan pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan, sehingga tak perlu sampai dibantu dengan subsidi mobil listrik.

Maka dari itu, tegasnya, pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

“Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” tandas mantan Menteri Perdagangan di periode pertama Jokowi tersebut.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan.

Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.

Kritikan yang sama juga disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyebut program subsidi atau insentif mobil listrik terkesan bodoh jika tidak dibarengi dengan pembangkit listrik bersih yang dibangun anak bangsa.

“Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan? Tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit. Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya berpindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU,” jelasnya di Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

JK tidak menutup mata pemerintah sudah punya program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menggantinya dengan pembangkit listrik bersih lain dari energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, ia mengkritik langkah pemerintah tersebut lambat.

Ia pun memamerkan apa yang sudah dilakukan di perusahaan miliknya PT Hadji Kalla. JK menegaskan tak butuh waktu lama untuk membangun pembangkit listrik bersih.

“Sebenarnya pemerintah sudah punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat. Sekali
lagi minta maaf, kita di Hadji Kalla 10 tahun lalu sudah bikin itu PLTA. Bisa dibikin dalam negeri,” pamernya.

Ia pun menegaskan pemerintah tidak perlu berdalih dengan mendatangkan banyak tenaga kerja asing (TKA) dalam proses transisi energi. Pasalnya, semua bisa dilakukan oleh para pekerja lokal.

JK secara gamblang menyinggung soal banjir TKA China di proyek dalam negeri imbas kedatangan beberapa investor asing. Menurutnya, hal tersebut memberi kesan tenaga kerja Indonesia bodoh.

“Sekali lagi orang bilang bikinnya ke China, tidak! Jadi saya hanya minta bangsa ini percaya diri dan saat jadi Wapres saya lakukan itu, boleh tanya semuanya… Jadi ini bukan hal yang baru, cuma sekarang makin klasik, seperti kita tidak bisa bikin apa-apa, memberi kesan bodoh. Kenapa? Ya ada interest (conflict of interest), tidak mau didik orang, akhirnya bikin lagi panggil lagi asing karena tidak pernah punya pengalaman,” tegas JK.

Namun, JK tidak membantah bahwa perusahaan miliknya juga memakai TKA China. Ia menegaskan TKA China itu dipekerjakan dalam jumlah kecil sebagai konsultan.

DORONG KENDARAAN UMUM BERBASIS LISTRIK

Selain itu, Anies menceritakan pengalamannya saat masih menjabat Gubernur aktif DKI Jakarta. Menurutnya, pemberian subsidi yang kurang tepat justru menambah kemacetan di jalan raya.

“Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan,” tuturnya.

Anies menekankan kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan kendaraan umum sebagai moda transportasi publik yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua.

“Jadi saya, melihat kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk publik benefit untuk manfaat bagi semua,” tutur Anies.

Anies pun sebelumnya, sempat menyinggung kritiknya itu jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat sebagai Gubernur DKI, ia mengaku banyak mengeluarkan kebijakan maupun program mendukung kendaraan listrik.

“Kami di Jakarta promotor kendaraan listrik. Bahkan kita membuat pertandingan balap motor, motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan,” kata Anies.

“Itu enggak ada pertanyaan, bahkan saya termasuk paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik nol. Kemudian, kendaraan listrik tidak kena ganjil-genap di Jakarta kita berikan insentif-insentif itu,” sambungnya.

Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik. Melainkan, soal kebijakan pemerintah memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat.

“Jadi kalau ditanya rekam jejak jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik, kami rekam jejaknya justru itu bus listrik pertama kami yang selenggarakan. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi mobil listrik. Mulai April hingga Desember 2023, PPN untuk mobil listrik dipangkas hanya menjadi 1%.

Ini diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang sempat menyatakan pemerintah memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebanyak 200 ribu unit motor sampai pada Desember 2023. Sedangkan bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.

PARA MENTERI KOMPAK BANTAH ANIES

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan soal subsidi mobil listrik. Luhut meminta pihak yang mengkritik agar datang langsung menghadap dirinya.

“Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya,” katanya saat ditemui di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Tetapi Luhut mengaku tidak tahu siapa pihak melontarkan kritik. Ia pun mengingatkan semua pihak agar tidak melawan arus.

“Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu,” ujarnya.

Luhut menjelaskan, pemberian subsidi mobil listrik sudah dilakukan melalui studi yang komprehensif. Saat ini hampir semua dunia melakukan hal yang sama.

“Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya saya,” tegasnya.

Ditambahkan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita subsidi mobil listrik atau electric vehicle (EV) ini jangan hanya dilihat dari satu sisi saja.

“Ya kita EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2023).

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya industri mobil listrik dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Ditambah lagi dapat memanfaatkan hilirisasi nikel yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia dan bisa memanfaatkan program hilirisasi yaitu nikel yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah,”

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik.

“(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan,” katanya saat ditemui di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023) kemarin.

Terkait tantangan Luhut, kata Anies, kritik disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya. Namun, soal masukan yang ingin disampaikannya ke masyarakat.

“Itu adalah persoalan publik, ini bukan persoalan pribadi, dua orang, tiga orang, empat orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar. Publik yang harus mendengar,” kata Anies saat wawancara program Point Of View’ channel youtube Liputan6 SCTV, Minggu (14/5). (bersambung). @