LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Surabaya memastikan tidak membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah (Bacakada) untuk Pilkada Kota Surabaya 2024.
Hal ini dilakukan karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah memberi surat penugasan kepada Eri Cahyadi untuk maju kembali sebagai Calon Wali Kota Surabaya.
“Nah untuk itu, DPP (Golkar) menindaklanjuti dengan kita (di tingkat kota) dilarang untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni saat ditemui lensaindonesia.com, Kamis (02/05/2024).
Diketahui, Eri Cahyadi merupakan calon incumben yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya 2019-2024 diusung PDI Perjuangan.
Namun, jelas Toni, surat penugasan kepada Eri Cahyadi tersebut hanya bersifat awalan. Hal itu bergantung dari kehendak Eri, yang masih menginginkan diusung oleh partai (PDIP) atau tidak.
Kata Toni, forum pengambil keputusan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan dari DPP Partai Golkar. Maka, pihaknya menghormati desain penjaringan Bacakada di setiap partai politik (Parpol) di Surabaya.
“Jadi tergantung ikhtiarnya Mas Eri nanti. Tetapi kami menghormati partai-partai lain yang membuka penjaringan (Bacakada),” ujarnya.
Meski begitu, Anggota DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, bahwa Partai Golkar memiliki banyak stok kader yang layak dimunculkan sebagai sosok Bacakada. Dengan demikian, dari banyak kader yang hendak dimunculkan, otomatis akan mengikuti proses komunikasi politik lebih lanjut.
“Golkar tidak kehabisan stok sebenarnya. Ada banyak kader yang siap untuk dipasangkan, baik sebagai wakilnya Mas Eri, atau sebagai calon kepala daerah,” jelas Toni.
“Karena kami menyadari, bahwa Golkar memiliki 5 kursi legislatif, tentunya kami tidak bisa mengusung calon sendiri,” sambungnya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini juga mengungkapkan petinggi Parpol di Jakarta telah menjalin komunikasi politik tentang Pilkada, terkhusus Kota Surabaya. Sebab, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Pahlawan tentu menjadi tolok ukur dari daerah lain.
“Apapun keputusan DPP nanti, ya sebagai kader partai yang paling bawah. Kami siap mengamankan itu dengan penuh kehormatan,” ujar mantan jurnalis ini.
Disinggung mengenai wacana akan membangun koalisi besar bersama Eri Cahyadi, Toni mengaku bahwa setiap hari memberikan masukkan kepada Wali Kota Surabaya itu. Diantaranya mengenai pelayanan publik masyarakat Surabaya, hingga meningkatkan inovasi pemerintahan yang berjalan.
“Tiap hari memberikan masukkan kepada Mas Eri, sebagai entitas peserta demokrasi di Kota Surabaya, itu tentang bagaimana melayani masyarakat Surabaya. Jadi masukannya tidak sekedar kepentingan kontestasi Pilkada saja,” pungkasnya.@arga
Related posts
Cegah stunting, bankjatim serahkan 120.000 butir telur untuk Pemkab Lumajang
LENSAINDONESIA.COM: bankjatim serahkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa pengadaan 120.000 butir telur untuk mencegah dan mendukung percepatan penurunan stunting…
Strategi integerasi berikut akan membuat PGN capai utilisasi hingga 48 persen
LENSAINDONESIA.COM: Memiliki jaringan infrastruktur gas bumi dan kemampuan untuk pemanfaatan gas beyond pipeline, PGN memastikan seluruh titik-titik wilayah demand akan…
Banyuwangi dikunjungi 17 delegasi internasional dari 12 negara
LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 17 delegasi internasional dari 12 negara dan organisasi internasional melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur. Delegasi dari…
DPRD sebut realita pengentasan kemiskinan di Surabaya tak seindah data
LENSAINDONESIA.COM: Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan berbagai program yang dilaksanakan hampir setahun belakangan ini, mendapat…
DPRD Surabaya godok dasar hukum baru untuk PDAM jadi Perumda
LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kota Surabaya bakal ‘menggodok’ rencana perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)…