LENSAINDONESIA.COM: Acara halal bihalal Pemerintah Kota Surabaya balai kota yang berlangsung sejak Selasa 16 April 2024 lalu mendapat sorotan dari kalangan DPRD karena dinilai bermuatan politik untuk mempertahankan elektoral Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang.
Anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan, dalam halal bihalal yang berlangsung seminggu tersebut, tidak hanya mengundang aparatur sipil negara (ASN) Pemkot, tetapi juga seluruh Kader Surabaya Hebat (KSH), Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan beberapa kader lainnya.
“ASN itu harus netral. Toh selama ini kita melihat warga Surabaya masih melihat Pak Eri. Kalau sebagai Wali Kota yang bagus, ya akan terpilih lagi,” kata Imam kepada lensaindonesia.com saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya, Rabu (17/04/2024).
Politisi Partai NasDem ini pun mengingatkan Wali Kota Surabaya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan elektoral Pilkada 2024. Seperti diantaranya menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni ASN dan infrastruktur birokrasi yang ada di Pemkot Surabaya. Dan yang paling penting adalah penggunaan anggaran-anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
“Ini kan kasihan, anggarannya dari mana. Nanti digolek-golekno (dicari-carikan) anggaran yang jangan sampai itu kemudian melanggar hukum,” ujar Imam.
Sorotan mengenai halal bihalal elektoral untuk kepentingan elektoral ini juga didasari kegiatan safari politik ke PSI yang dilakukan Eri-Armuji sebelumnya.
“Kepala daerah yang ingin maju kembali pada Pilkada di November mendatang, melakukan berbagai cara agar terpilih kembali. Bahkan mempublikasi berbagai keberhasilannya saat menjabat sebagai kepala daerah. Termasuk Wali Kota Surabaya, ini ‘menjual dirinya’ karena ingin terpilih lagi apalagi merasa sudah melakukan kebaikan bagi warga Surabaya dan ingin meningkatkan kebaikan itu, supaya terpilih kembali,” ujar Imam.
“Sekali lagi, sepanjang itu tidak menyalahgunakan kekuasaan, sah-sah saja, boleh-boleh sajalah. Asal tidak menggunakan APBD untuk kepentingan pemenangan (Pilkada),” pungkasnya.@arga
Related posts
Cegah stunting, bankjatim serahkan 120.000 butir telur untuk Pemkab Lumajang
LENSAINDONESIA.COM: bankjatim serahkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa pengadaan 120.000 butir telur untuk mencegah dan mendukung percepatan penurunan stunting…
Strategi integerasi berikut akan membuat PGN capai utilisasi hingga 48 persen
LENSAINDONESIA.COM: Memiliki jaringan infrastruktur gas bumi dan kemampuan untuk pemanfaatan gas beyond pipeline, PGN memastikan seluruh titik-titik wilayah demand akan…
Banyuwangi dikunjungi 17 delegasi internasional dari 12 negara
LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 17 delegasi internasional dari 12 negara dan organisasi internasional melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur. Delegasi dari…
DPRD sebut realita pengentasan kemiskinan di Surabaya tak seindah data
LENSAINDONESIA.COM: Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan berbagai program yang dilaksanakan hampir setahun belakangan ini, mendapat…
DPRD Surabaya godok dasar hukum baru untuk PDAM jadi Perumda
LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kota Surabaya bakal ‘menggodok’ rencana perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)…