BPKAD Jatim: Digitalisasi mudahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah 

LENSAINDONESIA.COM: Perkembangan teknologi semakin pesat. Transformasi digital di masyarakat juga sangat cepat. Pemerintah menyambut fenomena itu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pola tersebut memiliki motivasi memudahkan pola perencanaan, pengelolaan dan pelaporan. Utamanya pada sektor keuangan.

Wacana ini menjadi bahasan pada Talk Show Sosialisasi Perda Jatim Tentang Pengelolaan Keuangan Daerahy ang digelar Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur. Talk show menghadirkan Analis, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pusdatin Grisena Ergasera, Pranata Komputer Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Shofa Taftazanie, serta Sekretaris BPKAD Jawa Timur.

Ketiga pembicara dalam acara ini sepakat bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah sangat penting. Pengelolaan, perencanaan, penganggaran akurat dan akuntabel. Analis, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pusdatin Grisena mengatakan saat ini pemerintah sudah menyiapkan aplikasinya. “Aplikasi itu akan didukung satu data sehingga menghasilkan pengelolaan perencanaan anggaran yang tepat,” ucapnya lewat rilis yang diterima LICOM, Jumat (22/12/2023).

Sekretaris BPKAD Jawa Timur Kholiq Abdillah menceritakan sistem pengelolaan, perencanaan dan pelaporan berbasis digital sudah diterapkan di Pemprov Jawa Timu. Aplikasi tersebut terintegrasi pada semua OPD. “Sistem ini memudahkan semua OPD, mulai perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran,” papar Kholiq.

Model pengelolaan berbasis digital membawa efek positif. Selain memudahkan, kontrol terhadap pengelolaan keuangan pada semua lini bisa berjalan optimal. Dengan begitu, kinerja pengelolaan keuangan akan sesuai aturan yang berlaku.

Tentu, ada point lain yang tetap harus diperhatikan dalam peyusunan anggaran belanja daerah. Shofa memisalkan program dan target prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. “Perencanaan pengelolaan keuangan harus menyesuaikan itu,” tegasnya.

Kemudian, setiap daerah memiliki standarisasi harga yang beragam. Pemerintah harus menyesuaikan harga tersebut. Artinya, pengelolaan keuangan yang berbasis digital harus disesuaikan dengan aturan, serta program dan target nasional yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.@sarifa