Menelisik pembiayaan Trans Metro Pekanbaru didukung Perda 

Oleh: Djoko Setijowarno

TIDAK banyak kota memiliki Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi keberadaan angkutan umum.

Kota Pekanbaru sudah memiliki Perda Angkutan Umum untuk menjamin keberlangsungan pelayanan operasi angkutan umum.

Perda itu sudah mencantumkan 5 persen dari APBD untuk peningkatan angkutan umum Kota Pekanbaru. Sehingga, ada jaminan keberlangsungan pembiayaan operasional Trans Metro Pekanbaru.

Transportasi merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok. Selain, kebutuhan hidup lainnya yang menunjang kebutuhan pokok di samping sandang, pangan dan papan.

Mungkin, selama ini kebutuhan akan jasa transportasi sangat tidak dirasakan. Masyarakat menganggap sudah merupakan kebutuhan dasar. Sehingga, kurang menjadi perhatian serius. Komponen biaya transportasi saat ini mungkin masyarakat abai, tidak dirasakan sebagai biaya.

Dorongan untuk menggunakan angkutan umum sebagai cara penyelesaian untuk mengatasi masalah yang disebabkan peningkatan jumlah kendaraan, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara.

Manfaat yang diperoleh menggunakan angkutan umum, antara lain, pertama, mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan mengalihkan sebagian besar pengguna jalan ke angkutan umum, kemacetan dapat dikurangi. Angkutan umum memiliki kapasitas angkut yang lebih besar ketimbang kendaraan pribadi.

Kedua, mengoptimalkan penggunaan ruas jalan. Angkutan umum yang efisien memungkinkan penggunaan yang lebih efektif dan optimal dari ruas jalan yang tersedia. Tentunya dengan cara koordinasi jadwal, rute dan layanan angkutan umum dengan baik.

Ketiga, mampu mengurangi polusi udara. Penggunaan angkutan umum dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Keempat, dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan mempromosikan angkutan massal yang handal, aman dan nyaman, maka masyarakat dapat menikmati manfaat waktu perjalanan yang singkat.

Dengan memprioritaskan dan meningkatkan sistem angkutan umum yang efisien, serta menyediakan insentif atau subsidi operasional dan infrastruktur yang diperlukan, maka pemerintah (termasuk Pemda) dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mengurangi dampak negatif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kemacaten lalu lintas, dan polusi dalam lingkungan perkotaan.

Mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 138 menyebutkan Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Pasal 139 (ayat 3), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

Kemudian di pasal 158, menyebutkan Pemerintah menjamin tersedianya Angkutan Massal Berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan orang dengan kendaraan bermotor di kawasan persoalan.

Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, menyebutkan angkutan umum diselenggarakan dalam Upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor.

Trans Metro Pekanbaru

Trans Metro Pekanbaru biasa disebut TMP pertama kali dioperasikan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 111 Tahun 2009. Pekanbaru termasuk salah satu kota percontohan saat itu.

Pada awalnya, TMP hanya melayani dua koridor. Namun, seiring berjalannya waktu, kini TMP telah melayani 8 koridor yang sudah menjangkau seluruh Kota pekanbaru dan wilayah aglomerasi terdekat, yaitu Kabupaten Kampar.

TMP dikelola oleh UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru. Jumlah armada TMP yang digunakan sebanyak 100 armada terdiri dari 70 bus besar dan 40 bus sedang. Tarif TMP terbagi dua kategori, yaitu Rp 4.000 untuk umum dan mahasiswa serta Rp 3.000 untuk pelajar.

Pengoperasian TMP didukung 164 orang awak bus (pramudi dan pramugara) dan 45 tenaga pendukung (mekanik, security, pengawas halte dan staf pool).

Sepanjang 277,8 km dilayani 8 koridor. Kedelapan koridor itu dilayani 46 armada bus, yakni 32 bus besar dan 14 bus sedang. Kecepatan rata-rata 30 km per jam, headway rata-rata 16 menit.

Adapun rutenya ; Ramayana – Pandau sepanjang 31 km dengan 8 bus besar dan headway 10 menit, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Kulim 46 km (6 bus besar, 19 menit), Awal Bros – Kampus UIN 32,2 km (6 bus besar, 14 menit).

Lainnya, rute Ramayana – Pasar Tangor 17,8 km (6 bus besar, 9 menit), Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Ramayana 28 km (4 bus sedang, 19 menit), Walikota Sudirman – Walikota Tenayan 47,6 km (4 bus sedang, 29 menit), Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Pandau 34,2 km (6 bus sedang, 15 menit), dan Kantor Walikota – Stadion Rumbai 41 km (6 bus sedang, 17 menit).

Selain rute yang sudah dilayani, telah direncanakan 12 rute baru, yaitu Pandau – Sukaramai Trade Centre sepanjang 31 km, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Bandara Sultan Syarif Kasim II (31,2 km), Sukaramai Trade Centre – Unilak (Stadion Rumbai) 17 km, Gelanggang Remaja – Kulim (22,5 km).

Selain itu, yakni Kampus UIN Panam – STC (37 km), Sukaramai Trade Centre – Kantor Camat Kulim (28,6 km), Sukaramai Trade Centre – Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (26 km), Mall Pelayanan Publik – Komplek Perkantoran Walikota Tenayan (30,8 km), Pelabuhan Sungai Duku – Cempedak (15,4 km).

Selanjutnya, Perumahan Pandau – Eka Hospital (28 km), Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Garuda Sakti (21 km), dan Mall Pelayanan Publik – Pandau (38,5 km).

Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (2023), biaya operasional TMP tahun 2019 sebesar Rp 30,9 miliar. Pendapatan operasional dari tiket penumpang sebesar Rp 12,5 miliar (40,5 persen). Sehingga, subsidi Rp 18,4 miliar (59,5 persen).

Tahun 2020, turun biaya operasional hanya Rp 25,5 miliar, pendapatan operasional (tiket) Rp 7,1 miliar (27,8 persen) dan subsidi menjadi Rp 17,5 miliar (72,2 persen). Sementara itu, anggaran yang dikucurkan untuk operasional Bus TMP tahun 2021 sebesar Rp 5,5 miliar, tahun 2022 (Rp 31 miliar), dan tahun 2023 (Rp 34,2 miliar).

Biaya Transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang mobilitas melakukan aktivitas penunjang kegiatan bekerja atau aktivitas lainnya.

Mengutip hasil perhitungan Dinas Perhubungan Pekanbaru (2023), warga kota Pekanbaru mengeluarkan biaya transportasi per bulan sekitar Rp 1.060.000 (34 persen) dari pendapatan bulanan.

Asumsi UMK Kota Pekanbaru Rp 3.100.000, biaya transportasi yang menjadi kebutuhan per bulan Rp 1.060.000 (biaya modal motor Rp 500 ribu, biaya bahan bakar Rp 250 ribu, biaya pemeliharaan Rp 100 ribu, biaya administrasi Rp 20 ribu dan biaya parkir Rp 90 ribu).

Sebelumnya, Pemkot Pekanbaru sudah punya Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisikan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (penetapan prioritas angkutan massal melalui lajur atau jalur atau jalan khusus.

Juga tentang Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dalam kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di daerah, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Sekarang, sudah ada Perda Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP tersebut di pasal 25, menyebutkan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum

Untuk menindaklanjuti PP tersebut Pemkot Pekanbaru bersama DPRD Kota Pelanbaru telah menyusun Perda guna memberikan rekomendasi 5 persen dari APBD untuk peningkatan dan pengembangan angkutan umum Trans Metro Pekanbaru.

Saat ini, agar Pemkot Pekanbaru lebih serius urus angkutan umum, dibuatlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Pekanbaru.

Perda tersebut berisikan Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal; perencanaan, pengelolaan dan pengembangan; peningkatan penggunaan angkutan umum massal; pembatasan kendaraan bermotor perorangan, insentif sebesar 5 persen dari APBD, tanggungjawab pemerintah daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan pembiayaan.

Prinsip penyelenggaraan angkutan massal di Kota Pekanbaru, Pemkot Pekanbaru menganggap transportasi umum sebagai kebutuhan dasar.

Kota Pekanbaru akan menjadi kota besar dengan mobilitas tinggi, sehingga angkutan umum massal akan menjadi tulang punggung (back bone) pembangunan kota dan masyarakat.

Sektor perhubungan merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi perlu diberikan skala prioritas untuk peningkatan pelayanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyelenggaraan angkutan umum menjadi tanggungjawab Pemkot Pekanbaru. Keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan orang akan meningkat setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang. @

*Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.