LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan pada seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikat halal.
Saat ini Pemkot Surabaya berkoordinasi bersama banyak pihak untuk percepatan sertifikasi halal UMKM itu.
“Kita koordinasi juga dengan organisasi-organisasi yang mereka mengeluarkan sertifikat halal. Karena biar bisa tersentuh semua pedagang UMKM,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Dewi Soeriyawati, Senin (18/03/2024).
Demi menjelaskan, kewajiban melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Aturan itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menetapkan batas waktu akhir untuk memperoleh sertifikat halal sebelum tanggal 18 Oktober 2024.
Dengan demikian, koordinasi ini digencarkan dengan berbagai pihak yang rutin melaksanakan sertifikasi halal. Seperti di antaranya perguruan tinggi, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) hingga organisasi pengusaha.
“Karena sertifikasi halal ini tidak seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), langsung cetak, gratis. Sertifikasi halal berbayar semuanya, Rp350 ribu dan Rp2,5 juta,” ujar Dewi.
Namun, Dewi menyebut Pemkot Surabaya setiap tahunnya juta menyediakan kuota penerbitan sertifikat halal untuk 100 UMKM. Kuota tersebut karena menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah kota.
“Karena anggaran kita setiap tahunnya memang terbatas. Jadi kita terus mencari yang mereka mengadakan untuk percepatan selain melalui anggaran dari kita sendiri,” jelas Dewi.
Dewi mengungkapkan, saat ini jumlah UMKM mamin di Surabaya ada sebanyak 55.509. Sementara UMKM mamin yang tercatat sudah memiliki sertifikat halal berjumlah sekitar 998.
Setelah itu dilihat dari persentase, maka sekitar 40 persen UMKM mamin di Surabaya yang sudah memiliki sertifikasi halal. “Kalau targetnya semuanya. Ini terus kita lakukan sertifikasi, kita lakukan koordinasi untuk percepatan,” pungkasnya.@arga
Related posts
Jabatan Komisioner KPU Surabaya berakhir Juni 2024, tiga incumben masuk 10 besar yang diusulkan ke KPU RI
LENSAINDONESIA.COM: Tim seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menjaring nama-nama calon anggota KPU kabupaten/kota untuk jabatan periode…
Per Desember 2023, bankjatim himpun dana mencapai Rp 16 triliun lebih
LENSAINDONESIA.COM: Penarikan undian nasional tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) Periode ke-2 tahun XXXIV-2024 yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)…
Berikut langkah taktis SIG kurangi emisi gas
LENSAINDONESIA.COM: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung inisiatif net zero emission dengan penggunaan bahan bakar alternatif guna mendorong rasio…
Peringati HKB 2024, BPBD Jatim gelar simulasi evakuasi bencana gempa bumi
LENSAINDONESIA.COM: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi bencana gemba bumi dengan melibatkan semua karyawan berbagai bidang…
KKP lakukan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan di PT Sumatraco Langgeng Makmur
LENSAINDONESIA.COM: Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melakukan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024 di PT Sumatraco…