Peternak cemas harga jagung pakan melonjak, Ketua DPD RI: Fenomena perulangan, butuh solusi akar masalah 

LENSAINDONESIA.COM: Kondisi yang dialami peternak ayam pedaging dan ayam petelur mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat ini, para peternak kewalahan dan mencemaskan menghadapi harga jagung pakan yang melonjak gila-gilaan.

Akhir Januari 2024, harga jagung pakan jauh melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP). Di tingkat peternak sudah di atas Rp8 ribu per kilogram.

Padahal, HAP yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.5/2022 sebesar Rp5 ribu per kilogram. Kenaikan harga jagung ini akan membuat harga daging ayam potong dan telur menanjak naik. Dampaknya, tentu saja memberatkan masyarakat.

“Ini fenomena perulangan, pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Tidak bisa disentuh dengan pendekatan karitatif yang sifatnya mengobati sementara. Harus akar masalahnya. Apa akar masalahnya, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” tandas LaNyalla, Senin (5/2/2024).

Dikatakan LaNyalla, salah satu dampak dari timpangnya proporsi distribusi APBN ke daerah yang hanya 36 persen. Beban daerah yang harus menanggung pembiayaan PNS sejumlah 78 persen dibanding kementerian, membuat kemampuan daerah menjadi terbatas mengerjakan kewenangannya.

“Salah satu kewenangan daerah adalah pembangunan infrastruktur daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari jalan sampai irigasi provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kelemahan itu, mustahil kita memiliki kedaulatan pangan,” tegas Politikus kelahiran Jakarta ini.

Ibaratnya, lanjut LaNyalla, pemerintah pusat bangun bendungan, tetapi saluran irigasi yang menjadi domain daerah tidak optimal. Paradok.

“Kalau pemerintah mendengarkan para pakar atau ahli, kondisi seperti ini kemungkinan besar tidak akan terjadi,” tandasnya.

“Termasuk, pola penanganan terkait dengan cuaca, hingga yang fundamental dengan mengubah paradigma fiskal, melalui keadilan fiskal antara pusat dan daerah,” urai orang nomer satu di DPD RI yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim.

LaNyalla juga mengingatkan, jangan fenomena perulangan ini sengaja dibiarkan, agar ada exit untuk impor.

“Kalau itu sengaja, berarti memang didesain oleh oligarki, untuk menguntungkan importir dan rente-rente untuk dibagi-bagi di lingkaran pengusaha dan pengambil kebijakan,” pungkasnya. @bipermil