Wali Kota Surabaya akan sanksi Komite dan copot ASN pelaku pungli sekolah 

LENSAINDONESIA.COM: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersikap tegas terhadap praktik pungutan liar (Pungli) di lingkugan sekolah. Karena itu, Eri memperingatkan komite sekolah, kepala sekolah dan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjalankan kebijakan aturan dan ketentuan wali kota.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu tidak ingin ada siswa di sekolah yang merasa kurang nyaman dan terganggu, atau bahkan kesusahan akibat Pugli.

“Jadi saya minta, kalau kepala sekolah punya komite, jangan pernah menarik apapun, uang apapun atas nama komite. Itu baru kepala sekolah yang luar biasa,” kata Eri kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Eri mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menerima informasi adanya sumbangan sukarela yang diminta oleh oknum kepala sekolah atau guru. Oknum itu meminta sumbangan berdasarkan atas kesepakatan dengan komite. Padahal, tegas Eri, sekolah di Surabaya tidak boleh ada penarikan apapun terhadap siswa.

“Ada tarikan apapun mau sukarela ataupun tidak, ya jangan. Karena sekolah ini terdiri dari orang (keluarga) yang mampu dan orang yang tidak mampu. Tapi, sebenarnya orang mampu tadi, ya kalau bisa dibantu yang tidak mampu tadi, jangan membebankan kepada yang kurang mampu,” tegasnya.

Wali Kota yang akrab dengan sapaan Cak Eri itu menyampaikan kepada para kepala sekolah dan guru untuk menjaga marwah pendidikan di kota ini. Jangan sampai, ada siswa yang tidak menyumbang malah dibully oleh temannya di sekolah.

Cak Eri juga khawatir, jika anak-anak itu dibully maka akan timbul rasa persaingan sehingga menyebabkan rasa minder pada anak.

“Pemkot sudah melarang, sudah tak larang (saya larang). Jadi tidak ada alasan apapun untuk meminta sumbangan kepada murid. Akan tetapi, kalau punya rezeki, taruh uang itu kepada sekolah untuk kepentingan seluruhnya, itulah Surabaya,” jelasnya.

Bahkan, ia berjanji akan memberikan peringatan hingga sanksi terhadap oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan penarikan sumbangan.

“Kita akan peringatkan guru, (peringatan) satu, dua, tiga, ya dicopot (dipecat),” kata Eri dengan lugas.

Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan hal yang paling rawan terjadi penarikan iuran itu ketika menjelang wisuda. Mengantisipasi terjadinya hal itu, maka Yusuf berharap kepada kepala sekolah untuk melakukan kroscek atau mengukur kemampuan masing-masing orang tua siswa.

“Kalau memang ada orang tua yang mampu, kalau enggak kan kasihan juga. Saat ini kondisi perekonomian kan juga mulai jalan lagi,” kata Yusuf.

Mencegah adanya persaingan antar siswa akibat penarikan iuran sekolah, Yusuf menjelaskan, Dispendik Kota Surabaya punya cara jitu. Yakni menggelar acara wisuda dengan kegiatan keterampilan siswa. Menurutnya, dengan cara itu maka akan meningkatkan kreativitas dan lebih berkesan bagi siswa.

“Jadi mengisi kegiatan wisuda itu tidak harus mewah, karena itu saya tanamkan nilai-nilai kesederhanaan itu. Harapan kami sekolah itu dapat menyesuaikan, misal dengan memberikan sertifikat kepada anak, potensinya apa, mengaji, basket, sehingga itu lebih bagus dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak,” pungkasnya.@arga