Eksekusi tanah dan bangunan Jl Kenjeran Surabaya dihadang ratusan massa, akses ditutup dua truk tronton 

LENSAINDONESIA.COM: Proses eksekusi tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Kenjeran Nomor 340A, Surabaya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mendapat penolakan dari ratusan massa.

Dalam eksekusi yang berlangsung pada Rabu (06/03/2024) sekitar pukul 09.00 WIB itu, Juru Sita PN Surabaya mendapat pengawalan dari ratusan personel gabungan dari Brimob Polda Jatim, Sabhara Polrestabes Surabaya, dan TNI.

Massa melakukan unjuk rasa menolak proses eksekusi saat juru sita akan tiba di lokasi.

Juru sita dan petugas sempat kesulitan untuk masuk ke lokasi bangunan yang dieksekusi. Pasalnya, massa melakukan penghadangan dengan memarkir dua truk tronton di pintu masuk bangunan.

Setelah beberapa menit kemudian, upaya juru sita masuk ke bangunan berupa gudang tersebut membuahkan hasil. Petugas membuka paksa pintu gerbang gudang dengan cara mencongkel menggunakan linggis.

Meski sempat mendapat penolakan, proses eksekusi akhirnya berhasil dilaksanakan.

“Kami berhasil masuk setelah melinggis pintu besi gerbang gudang. Kami berhasil masuk setelah 1 jam melakukan negosiasi dengan pihak termohon. Termohon eksekusi menolak eksekusi karena merasa telah membeli tanah dan bangunan tersebut secara benar dan sedang ada gugatan perlawanan,” kata Ferry, juru sita PN Surabaya.

Sementara itu, Satriya Ardyrespati Wicaksana, kuasa hukum Enny Widjaja dan Ratna Widjaja selaku pemohon eksekusi mengatakan, eksekusi yang dilakukan telah jelas dasar hukumnya.

“Jadi kita tidak melakukan eksekusi ini secara ilegal, karena kami melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Karena sudah terbukti di persidangan di tingkat PN , tingkat banding, tingkat kasasi bahwa semua menyatakan obyek ini milik sah klien kami yaitu milik Wijaja,” jelasnya.

Jika ada upaya gugatan perlawanan eksekusi dan PK, hal itu tidak menangguhkan proses eksekusi.

“Jadi eksekusi ini bisa tetap dijalankan, terlebih lagi eksekusi ini kan lanjutan setelah adanya eksekusi pertama kemarin,” terangnya.

Beryl Cholif Arrachman, yang juga kuasa hukum pemohon menambahkan, gugatan perlawanan dan upaya hukum PK merupakan alasan klasik untuk menunda proses eksekusi.

“Justru kalau eksekusi dihalang-halangi itu adalah tindakan perlawanan hukum. Ada ancaman pidananya. Forumnya sekarang bukan bahas soal materi, materi hanya di pengadilan,” katanya.@rofik