Setelah Dewan Pers, heboh kasus saham mantan wartawan Jawa Pos dilaporkan ke Menkopolhukam 

LENSAINDONESIA.COM: Heboh kasus dugaan penggelapan saham mantan wartawan dan karyawan Jawa Pos (JP), yang mengguncang dunia pers nasional, akhirnya menjadi perhatian serius Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam RI) Prof Dr Mahfud MD. Karena Menko Polhukam juga sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Pasalnya, kasus yang kini ditangani Polda Jatim ini diharapkan tidak terus jadi preseden buruk kehidupan pers nasional, yang merupakan bagian dari empat pilar demokasi. Yakni, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers.

“Kami sangat mengapresiasi respon baik dari Pak Mahfud. Beliau bersedia membantu. Kami disarankan agar selalu berkoordinasi dengan tim pengacara. Nanti, pengacara kami yang akan meneruskan ke Beliau (Mahfud MD),” kata Slamet Oerip Prihadi, mantan wartawan dan redaktur senior olahraga JP, usai bersama delegasi para korban mengadu ke Mahfud MD di Surabaya, dikutip pada Jumat (12/01/2024).

Delegasi mantan wartawan dan karyawan JP itu didampingi pengacara Dr Duke Arie Widagdp SH, MH sengaja menemui Mahfud MD untuk melaporkan kasusnya itu, saat Menkopolhukam berkesempatan datang di Surabaya, Kamis malam (11/1/2024).

Cawapres asal Jawa Timur ini, di tengah kesibukan kampanye Pilpres 2024, pada Kamis malam (11/1/2024), berkenan menerima delegasi mantan awak media Jawa Pos di Hotel JW Marriott, Surabaya.

Saat menerima laporan delegasi korban penggelapan saham mantan awak media Jawa Pos sebanyak 20 persen dari total saham itu, Mahfud nampaknya cukup antusias mencermati. Kasus ini agaknya, merupakan fenomena mendasar dalam industri pers di tanah air. Mengingat, pers bagian dari empat pilar sistem demokrasi.

“Sebelumnya, kami juga sudah mengadu ke Dewan Pers. Kami berharap problem mendasar hajat hidup insan pers dengan pelaku industri pers di tanah air, tidak selalu jadi preseden buruk mengorbankan insan pers,” kata Slamet Oerip –akrab disapa Sop–, yang juga selaku Sekretaris Yayasan Karyawan Jepe Sejahtera, wadah pengayom para mantan wartawan dan mantan karyawan JP yang baru dibentuk 2022.

Sebelumnya, Abdul Muis, mantan wartawan senior JP yang pernah ditugaskan beberapa tahun di Kuala Lumpur dan menerbitkan koran di Arab Saudi mengadukan kasus saham ini ke Dewan Pers. Cukup demontratif. Amu — sapaan inisialnya– melakukan aksi unjuk rasa dengan cara bersepeda “Gowes”. Menempuh waktu lima hari, Amu dari Surabaya datang ke Kantor Dewan Pers di Jakarta, pertengahan Desember 2023.

Para mantan wartawan senior JP prihatin nasib hari tua awak media di Tanah Air seperti di JP ini. Seolah ada pembiaran jadi preseden buruk terjadi di banyak perusahaan industri pers. Diharapkan, ada solusi regulasi yang berpihak pada insan pers, ketimbang pelaku bisnis industri pers.

Pasalnya, sudah jadi rahasia umum bahwa insan pers dalam perannya secara politis –bagian dari empat pilar demokrasi– saat masih produktif dan memiliki value “power jurnalis” dijadikan sapi perah. Atau, alat “politik bisnis” oleh elite manajemen, khususnya para owner industri pers.

Sebaliknya, insan pers jarang yang melakukan perlawanan lantaran takut “dipecat”. Ironisnya, saat memasuki masa tua tidak sedikit yang kehidupan ekonominya menderita. Industri pers tidak memberikan hak imbalan kerja intelektual yang proporsional.

Karena itu, tidak heran kasus penggelapan saham karyawan JP ini baru mencuat dan berbuntut pelaporan pidana di Polda Jatim, saat para wartawan maupun karyawan sudah berstatus pensiun.

Pihak yang dilaporkan melakukan dugaan menggelapkan saham 20 persen dan deviden terhitung sejak 2002, yakni Dahlan Iskan, perintis JP yang kemudian jadi Dirut PLN dan Menteri BUMN. Penyimpangan itu dimulai saat Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama maupun komisaris utama.

Kasus ini pun mendapat atensi Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Begitu pula Indonesia Police Watch (IPW) juga memberikan perhatian khusus. Bahkan, IPW mendorong segera dikeluarkan Sprindik (Surat Perintak Penyidikan) dan penetapan tersangka.

“Kami mengapresiasi langkah sigap Ditreskrim Polda Jatim. Kami juga berharap penanganan benar-benar dilakukan secara serius hingga tuntas,” kata Surya Aka, mantan wartawan senior JP, yang Ketua Yayasan Jepe Sejahtera.

Surya Aka juga menyampaikan kekhawatiran para mantan wartawan dan karyawan adanya upaya mempengaruhi semangat penyidik menuntaskan kasus yang menjadi perhatian nasional ini. Sebab, komisaris utama PT Jawa Pos Ratna Dewi alias Wenny saat dipanggil penyidik tiga kali, namun mangkir.

Wenny ini disebut-sebut mengetahui persis terkait deviden maupun saham karyawan yang kini dikuasai 7 pemilik saham PT Jawa Pos, yakni Gunawan Mohammad (GM) dkk, termasuk Wenny dan Dahlan Iskan. Sebagai mantan Direktur Keuangan PT Jawa Pos, Wenny sempat menggantikan posisi Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama hingga kini jadi Komisaris Utama.

“Terbaru, Komisaris Utama Ratna Dewi (Wenny) sudah dimintai keterangan penyidik Ditreskrimsus pada Kamis, 10 Januari 2024,” kata Surya Aka.

Selama bertemu Menkopolhukam, fakta seputar saham itu disampaikan, termasuk perkembangan penanganan di Polda Jatim.

Delegasi awak media JP yang bertemu Menkopolhukam itu, selain Surya Aka dan Slamet Oerip Prihadi, juga diikuti perwakilan karyawan non redaksi, yakni Atminarimah. Minar, sapaan akrabnya, adalah Koordinator Relawan Karyawan JP Menuntut Saham. @tanre