Pilihan Redaksi
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Dorong digitalisasi, program JATIM BEJO kolaborasi dengan Pemprov Jatim dan CV Gratis Ongkir
Momen penandatanganan kerja sama dua perjanjian sekaligus dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir di Kantor Pusat bankjatim, Senin (04/03/2024).ist
EKONOMI & BISNIS

Dorong digitalisasi, program JATIM BEJO kolaborasi dengan Pemprov Jatim dan CV Gratis Ongkir 

LENSAINDONESIA.COM: bankjatim dukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur bernama JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online), menandatangani dua perjanjian sekaligus dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir di Kantor Pusat bankjatim, Senin (04/03/2024).

Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bankjatim dengan CV Gratis Ongkir terlait Pengembangan dan Pengelolaan Jasa Perbankan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui Marketplace Gratis Ongkir. PKS ini ditandatangani Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono dan Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.

Kedua, Perjanjian Teknis antara bankjatim dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir terlait Pemanfaatan Produk Perbankan bankjatim dalam Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur melalui Toko Daring Gratis Ongkir yang diteken Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono, serta Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.

Jatim Bejo merupakan salah satu cara optimalisasi digital dalam hal pemanfaatan toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Timur.

Hal ini juga sebagai upaya untuk peningkatan peran serta pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

”Nah, tujuan dari perjanjian teknis itu sendiri salah satunya untuk memfasilitasi pemanfaatan produk perbankan bankjatim terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMK serta koperasi dengan metode e-purchasing melalui toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” tutur Arief.

Ia menambahkan, ruang lingkup perjanjian teknis tersebut cukup luas. Antara lain pemanfaatan platform toko daring Gratis Ongkir, layanan konsultasi dan pendampingan terkait tata cara pengadaan barang/jasa lewat platform Gratis Ongkir, hingga pemanfaatan produk perbankan bankjatim dalam program Jatim Bejo.

”Pihak Pemprov akan memberi dukungan data atau informasi yang dibutuhkan CV Gratis Ongkir dan bankjatim dalam rangka pemanfaatan toko online Gratis Ongkir. Selain itu, Pemprov bersama Gratis Ongkir dan bankjatim juga akan masif melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh pengguna platform Gratis Ongkir dalam pengadaan barang/jasa Pemprov Jawa Timur,” terang Arief.

Adanya perjanjian teknis ini, bankjatim akan mengelola seluruh pembayaran dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring Gratis Ongkir di lingkungan pemerintah daerah. Baik untuk proses pembayaran atas transaksi biasa maupun pembayaran pelunasan kredit untuk debitur.

”Nantinya, penyedia barang/jasa sebelum memanfaatkan produk perbankan bankjatim, terlebih dahulu harus memiliki rekening bankjatim dan berdomisili di wilayah Jawa Timur yang terdaftar dalam toko Gratis Ongkir. Setelah itu baru bisa melakukan pengajuan platform/batasan pemanfaatan produk perbankan bankjatim melalui Gratis Ongkir dan dapat segera memanfaatkan produk perbankan bankjatim berupa Purchase Order (PO) Financing,” imbuhnya.

Penyedia barang/jasa yang memanfaatkan KUR PO Financing itu terlebih dahulu harus mengisi formulir dalam menu pinjaman di platform Gratis Ongkir yang akan terhubung dengan aplikasi KUR PO Financing yang dimiliki bankjatim.

”Penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan pesanan melalui toko online Gratis Ongkir dapat memanfaatkan produk perbankan bankjatim berupa PO Financing itu,” paparnya.

Adanya platform tersebut lanjut Arief, merupakan salah satu upaya untuk menjalankan pengawasan dan menjaga transparansi harga barang/jasa.

”Kami sangat mendukung keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaku usaha seperti UMK dapat semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran, ini harus terus kita dorong bersama-sama,” pungkasnya.@Rel-Licom

Related posts