Mahfud MD sapa warga Surabaya di Warkop, heran janji Gibran naikkan pemasukan pajak 23% ke APBN 

LENSAINDONESIA.COM: Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD menyapa masyarakat Kota Surabaya di Warung Kopi (Warkop) STK Ngagel. Kehadiran Mahfud MD di Warkop untuk menghadiri Acara diskusi ‘Tabrak Prof’ ini menyedot perhatian warga.

Acara diskusi ‘Tabrak Prof’ di Wakop selama 3 jam ini juga dihadiri Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Eri Cahyadi.

Pada kesempatan itu, Mahfud disebut salah satu penanya bahwa dia kurang keras memberikan pertanyaan kepada Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut dua saat debat kedua yang diselenggarakan KPU RI pada 22 Desember 2023 lalu.

Namun, Mahfud MD tegas memberikan klarifikasi bahwa dirinya telah memberikan pertanyaan keras kepada Wali Kota Solo itu. Sebab, di dalam debat Gibran sempat menyebut akan memberikan pemasukan dari pajak sebesar 23 persen ke APBN.

“Kalau anda katakan ambil dari pajak (23 persen). Berarti APBN kita akan tertutupi 200 persen lebih. Karena kenyataannya 10 persen (pajak) saja sudah menutup 80 persen APBN, kok mau naik 23 persen, (uang) dari mana,” kata Mahfud, saat menjelaskan arti jawabannya pada debat lalu kepada penanya, Rabu (10/01/2024).

Kemudian, untuk menaikkan tarif pajak merupakan kebijakan yang sangat fatal dan berbahaya bagi keuangan serta potensi perekonomian Indonesia. Sebab, dengan pajak sebesar 10 persen seperti saat ini, Mahfud mengaku mendapat banyak keluhan dari pengusaha dan pelaku UMKM.

Bahkan, ia menilai kebijakan Pengampunan pajak atau Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, masih banyak dipermainkan. Ditambah lagi adanya insentif pajak pun, tidak terpakai oleh para pengusaha.

“Itukan kan pertanyaan yang sudah sangat mematikan, gak bisa dijawab itu (Gibran Rakabuming Raka). Ini dari APBN atau dari mana, gak terjawab, apa itu kurang keras? Sudah keras itu, sudah ditabrak,” tegasnya.

Selain kenaikan pajak yang dipertanyakan, Mahfud juga menyampaikan adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kolaps atau merugi. Parahnya, BUMN-BUMN dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mayoritas yang berhubungan dengan infrastruktur.

“Di era pemerintahan Pak Jokowi, tahu ndak BUMN yang kolaps sekarang adalah BUMN yang ngurusi infrastruktur, kolaps semua, (banyak) koruptor di sana. Infrastruktur ini uang darimana, kok mereka bisa rugi. Berarti ada something wrong disitu,” jelasnya.@arga