DPRD minta Pemkot Surabaya bangun bozem dan tanggul penahan banjir sesuai kajian 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membangun tanggul dan bozem guna mengantisipasi banjir di tiga wilayah kecamatan yaitu Pakal, Benowo dan Sambikerep.

Menurut Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, kajian harus dilakukan untuk menghindari masalah lain kedepannya. Sebab, kawasan yang sering dilalui warga baik dari Surabaya menuju Kabupaten Gresik itu padat penduduk

Diketahui, upaya Pemkot Surabaya segera membangun tanggul dan bozem itu karena tiga wilayah kecamatan di Surabaya tersebut dilanda banjir beberapa waktu lalu.

“Kami meminta Pemkot membangun tanggul dan bozem itu sesuai dengan kajian terlebih dahulu. Jangan sampai membangun tanpa menggunakan kajian terlebih dahulu, sebab nanti akan menimbulkan masalah baru lagi,” kata Abdul Ghoni saat ditemui lensaindonesia.com di Kantor DPRD Surabaya, Senin (19/02/2024).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan inj menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Surabaya telah bersepakat untuk penggunaan sarana dan prasarana umum dapat di koneksikan menjadi sebuah solusi penanggulangan banjir.

Abdul Ghoni mengungkapkan apresiasinya terhadap aksi cepat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk meninjau lokasi atau inspeksi mendadak (Sidak) banjir di Kecamatan Pakal, Benowo dan Sambikerep, pada Minggu (18/02/2024) pagi. Bahkan di hari itu juga, ada solusi untuk membangun bozem dan tanggul.

“Sampai Pak Wali (Eri Cahyadi) sidak itu merupakan hal yang luar biasa. Jadi saya berharap warga yang terdampak untuk sabar. Kita (DPRD) akan melakukan tindakan secara cepat dan kami mengapresiasi langkah pemerintah kota,” jelasnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya ini juga berharap dalam pembangunan bozem dan tanggul harus disesuaikan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Abdul Ghoni menegaskan akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meminta rincian pembangunan bozem dan tanggul tersebut.

“Jangan sampai tidak sesuai dengan spesifikasi, jika itu tidak sesuai dengan standar yang ada. Maka akan kita lakukan rapat bersama OPD, sesuai dengan alur dan mekanisme yang berlaku. Agar pembangunan itu benar-benar memberikan kenyamanan bagi warga kota yang terdampak banjir,” tegasnya.

Banjir yang terjadi di tiga kecamatan tersebut, menurut warga merupakan air ‘kiriman’ dari Kabupaten Gresik. Abdul Ghoni meminta Pemkot Surabaya untuk memberikan penyuluhan roadmap penanggulangan banjir di setiap kelurahan.

“Jadi saran saya kedepannya bisa diprioritaskan perihal persoalan dana kelurahan dan sebagainya dapat dioptimalkan dengan betul dan baik. Agar masyarakat tidak perlu lagi mengalami banjir,” ujarnya.

Abdul Ghoni juga berharap masyarakat Kota Pahlawan untuk tidak membuang sampah di sungai. Karena sampah yang dikelola dapat memberikan dampak positif. Ia mencontohkan, seperti banjir yang terjadi di tengah kota di awal Tahun 2023 lalu, disebabkan oleh penyempitan saluran air, baik dari sampah yang menumpuk, hingga sedimentasi.

“Maka dari itu saya berharap untuk tidak serta merta tentang tanggung jawab pemerintah kota saja, tapi ayo gayung bersambut bersama-sama. Dengan terlibatnya warga sekitar untuk tidak membuang sampah di sungai,” harapnya.@arga/ADV