LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kota Surabaya menyoroti pengelolaan sampah yang kurang maksimal memiliki Peraturan Daerah Perda nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
Tidak maksimalnya pengelolaan sampah tersebut diketahui di dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2023.
Anggota Pansus LKPJ, Imam Syafi’i mengatakan, jumlah volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo belum mengalami penurunan. Parahnya, rata-rata jumlah sampah yang harus ditimbun masih diangka 1.500 ton per hari.
“Program pengelolaan sampah ternyata sampai hari ini belum berdampak signifikan. Bahkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA Benowo tidak berkurang di tiap harinya,” kata Imam saat ditemui lensaindonesia.com usai rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, Jum’at (19/04/2024).
Politisi Partai Nasdem ini pun khawatir, ketika jumlah volume sampah tak kunjung ditekan, akan memberikan dampak ke Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Sebab, ia ingin APBD Kota Surabaya digunakan untuk mengentas kemiskinan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ditambah lagi, Pemkot Surabaya masih harus membayarkan tipping fee atau bea gerbang kepada pihak swasta yang mengelola di TPA Benowo. Imam mengungkapkan besaran alokasi anggaran yang harus dikeluarkan bergantung pada jumlah volume sampah yang masuk.
“Misalnya seperti di tahun 2023 itu untuk membayar tipping fee Rp136 miliar per tahun. Kalau tidak berkurang bisa terus naik,” ucap mantan Jurnalis ini.
Menurut Imam yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, jumlah tipping fee sebesar Rp136 miliar itu, tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima oleh Pemkot Surabaya per tahunnya. Sebab, uang sewa yang diterima hanya sebesar Rp9 miliar pertahun.
Imam pun meminta DLH lebih serius melakukan pengelolaan sampah sembari memperkuat sosialisasi edukasi lingkungan kepada masyarakat. Program pelestarian lingkungan juga harus lebih masif digalakkan.
“Ada DLH, KSH, lomba kampung green and clean. Tetapi kenyataannya tidak (sampah) berkurang. DLH yang indikator kinerja organisasi terkait dengan lingkungan hidup harus bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto menyatakan volume sampah yang ada sejalan dengan jumlah penduduk di daerah setempat. Pihaknya, juga mengaku sudah melakukan beragam cara untuk mengatasi permasalahan itu.
“Secara teori satu orang per harinya memproduksi sampah kurang lebih 0,6 kilogram. Kalau ditarik dengan jumlah penduduk Surabaya yang sekitar tiga juta jiwa, berati produksi sampahnya sekitar 1.800 ton,” ucapnya.
“Ada yang dipilah, dijadikan kompos dan lain-lain. Sekarang di TPA Benowo volumenya 1.300 sampai 1.500 sekian,” lanjutnya.
Dedik menyampaikan, DLH telah melakukan upaya penyuluhan lingkungan sudah gencar dilaksanakan bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), tidak hanya tingkat kampung tetapi turut menyasar sekolah.
“Kami juga sering melombakan itu, kalau sosialisasi saja kurang. Sehingga harapan kami bisa berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Dedik menegaskan bahwa penerapan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya, mampu mengurangi angka sampah jenis plastik.
“Kami melihatnya aturan ini untuk Surabaya bisa mengurangi sampai 2-3 ton plastik per hari,” pungkasnya.@arga
Related posts
bankjatim kucurkan Rp 500 juta untuk UMKM Jatim di acara 5th Kampoeng Kreas
LENSAINDONESIA.COM: bankjatim terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)….
Di Palembang, 57 pemimpin media deklarasi pembentukan Indonesia Chief Editors Club
LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 57 pemimpin media menandatangani deklarasi Perhimpunan Pemimpin Redaksi Indonesia (Indonesia Chief Editors Club/ICEC) di Palembang. Hal tersebut digelar…
Viral! Video Forum Kyai dukung Ipuk maju lagi di Pilkada Banyuwangi
LENSAINDONESIA.COM: Dukungan kepada Ipuk Fiestiandani untuk maju lagi dalam Pilkada Banyuwangi 2024 terus mengalir, bukan hanya dari kelompok masyarakat, tetapi…
Banyuwangi alokasikan Rp258 miliar untuk gaji PPPK, guru dan Nakes
LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengalokasikan dana sedikitnya Rp258 miliar tiap tahun untuk membayar gaji 3.789 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian…
Kabupaten Jombang raih opini WTP lagi, Ketua DPRD: Alhamdulillah pertahankan 11 tahun berturut
LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia,…