DPRD Surabaya minta perangkat kampung tak asal beri pengantar KTP warga baru 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni turut menyoroti fenomena urbanisasi yang biasa terjadi pasca lebaran. Sebab, Kota Surabaya menjadi salah satu jujugan bagi para perantau dari berbagai daerah.

Menurut Thoni, mengadu nasib di Surabaya merupakan keniscayaan. Karena masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun pihaknya berharap para perantau tidak membebani keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Sedari awal saya berharap Pemkot Surabaya mengintensifkan koordinasi dengan RT RW yang ada di Kota Surabaya, agar tidak gampang memberikan pengantar penerbitan kartu tanda penduduk baru,” kata Toni sapaan akrabnya kepada lensaindonesia.com, saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya, Kamis (18/04/2024).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, para Ketua RT dan RW dapat memberikan surat pengantar aktivasi data kependudukan sementara, kepada warga dari daerah lain yang bekerja di Surabaya. Dengan demikian, perantau tersebut tidak menjadi warga permanen dan menjadi beban APBD Kota Surabaya.

“Ketika memberikan surat pengantar aktivasi data kependudukan harus jelas betul, ada keluarga yang didiami atau tidak. Itu efektif untuk meminimalisir pertumbuhan jumlah penduduk di Surabaya,” jelasnya.

Ketika didapati warga dari daerah lain yang tidak menemukan tujuan di Kota Surabaya, Toni berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk hadir memberikan solusi. Diantaranya pemulangan ke daerah asal dari perantau tersebut, karena sudah lintas batas daerah.

Selain itu, ia juga meyakini bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki perangkat atau daya yang lebih besar daripada Pemkot Surabaya. Sehingga koordinasi aktif antar pemerintahan daerah, dapat terwujud dan humanis.

“Makanya terhadap hal itu saya berharap Pemkot Surabaya berkoordinasi aktif dengan Pemprov Jatim sehingga paling tidak Pemkot Surabaya tetap ramah dan memanusiakan manusia,” harapnya.

“Kami juga berharap Pemprov Jatim dapat menggalakkan industrialisasi di beberapa daerah, sehingga Surabaya tidak menjadi jujugan utama lagi,” sambungnya.

Seperti diberitakan lensaindonesia.com, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan pasca lebaran, tak sedikit yang ingin pindah datang ke Surabaya.

Eddy menjelaskan persayaratan untuk menjadi warga Kota Surabaya jauh lebih ketat dan tidak mudah, karena bertambahnya penduduk akan mempengaruhi pergerakan ekonomi. Seperti meningkatnya inflasi jika tidak di sesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat kita.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini terus menggencarkan pengawasan dan pengendalian urbanisasi itu. Diantaranya bekerjasama dengan RT dan RW untuk memonitoring warganya. Selain itu, pemilik kos-kosan juga diminta untuk melaporkan kepada RT dan RW apabila di rumah kosnya itu ada penduduk baru.

Namun, Eddy memastikan bahwa Pemkot Surabaya tidak melarang warga lain mengadu nasib di Kota Pahlawan. Hanya saja, harus jelas mengenai pekerjaan dan tempat tinggalnya, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi masalah baru di Kota Surabaya.

“Banyak pemukiman kumuh di Surabaya yang sudah kami tertibkan. Mereka yang bukan penduduk asli Surabaya namun ada pekerjaan yang jelas direlokasi ke tempat yang lebih baik, tapi bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas, maka kami akan kembalikan ke daerah asal mereka,” pungkasnya.@arga